• Jumat, 1 Juli 2022

Momentum Hari ANTI Korupsi Perkuat Integritas ASN Jatim

- Kamis, 9 Desember 2021 | 21:10 WIB
Gubernur Jatim Kfofifah Indarparawansa memimpin rapat koordinasi pemberantasan korupsi di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (9/12/2021).
Gubernur Jatim Kfofifah Indarparawansa memimpin rapat koordinasi pemberantasan korupsi di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (9/12/2021).

BASIS13, Surabaya -- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indarparawansa mewanti-wanti pejabat publik dan jajaran aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jatim jangan sampai terjerat tindakan tidak terpuji  melakukan korupsi.

Menurutnya, ada sejumlah area yang sangat rawan yaitu perencanaan anggaran, dana hibah dan bansos, pajak dan retribusi, pengadaan barang dan jasa, sektor perizinan, tata kelola dana desa, manajemen aset, dan jual beli jabatan.

"Jika kita ingin menjaga nama baik dan kehormatan keluarga,   anak, istri,  suami dan keluarga di rumah. Kehormatan  dan marwah serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi kita, jangan pernah terlintas apalagi melakukan korupsi," ungkap Khofifah  di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (9/12/2021).

Khofifah mengatakan, peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 9 Desember ini harus dijadikan momentum bagi seluruh jajaran Pemprov Jatim dan Kabupaten/ Kota se- Jatim  untuk kembali memperkuat integritas dan komitmen untuk tidak mendekati apalagi melakukan  praktik-praktik korupsi.

Praktik korupsi, kata Khofifah, tidak hanya merusak kepercayaan dan diri seseorang. Lebih dari itu, korupsi juga dapat merusak berbagai sendi-sendi negara, termasuk sistem demokrasi lantaran menimbulkan ketidakpercayaan publik kepada pemerintah serta  menghambat percepatan kesejahteraan masyarakat.

"Saya ingin pejabat publik dan ASN Jatim menjadi role model bagaimana upaya pencegahan korupsi itu benar-benar dilakukan dan diwujudkan. Menjadikan birokrasi yang cepat, efektif, efisien,  tanggap, transparan, akuntabel dan responsif," imbuhnya.

Khofifah menyebut, dengan konsep birokrasi yang Cepat, Efektif, Efisien  Tanggap, Transparan, Akuntabel dan Responsif  (CETTAR) diharapkan  mampu menekan praktik-praktik korupsi karena kesempatan untuk korupsi semakin sangat sedikit.

"Jika layanan publik berlangsung dengan transparan dan akuntabel, diikuti dengan digitalisasi  sistem yang terkoneksi  maka  upaya mereduksi peluang korupsi akan lebih signifikan," ujarnya.

Lebih lanjut Khofifah mengungkapkan, praktik korupsi tidak hanya terjadi di lingkungan instansi pemerintahan saja. Semua orang bisa melakukan praktik korupsi tanpa memandang kedudukan, jabatan, profesi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu menjaga integritas dan moralitas penyelenggaran negara di semua level dan lini sedini mungkin sangat diperlukan.

Halaman:

Editor: Bambang Ganefa

Tags

Terkini

Kapolda Irjenpol Suntana Jabar Pimpin Sertijab

Rabu, 5 Januari 2022 | 19:59 WIB

Sidang Kasus HW, JPU Hadirkan Lagi Empat Saksi

Kamis, 23 Desember 2021 | 20:21 WIB

Ibrah Dari Meletusnya Semeru, Jangan Membenci Habaib

Kamis, 9 Desember 2021 | 14:23 WIB

Presiden Jokowi Apresiasi Kapolri Membuat Lomba Mural

Sabtu, 4 Desember 2021 | 21:59 WIB
X