• Selasa, 17 Mei 2022

Yosep: Dana Aspirasi, Bentuk Persekongkolan Legislatif dengan Eksekutif

- Senin, 18 Oktober 2021 | 15:28 WIB
Eksponen aktivis’98, Yosep Bachtiar.
Eksponen aktivis’98, Yosep Bachtiar.



BASIS13, Bandung -- Munculnya dana aspirasi menurut salah seorang eksponen aktivis’98 Yosep Bachtiar, lebih bersifat politis ketimbang rasionalitas program untuk masyarakat.

Tak heran kalau dana aspirasi atau dana pokok-pokok pikiran (pokir) anggota legislatif, menjadi polemik dan dinilai menjadi salah satu sumber dana bancakan yang rawan dengan penyimpangan korupsi.

“Ini lebih bersifat politis. Ini sebagai bentuk persekongkolan, bargaining antara legislatif dengan eksekutif, dalam mengakali anggaran. Maka dana bancakan ini menjadi rawan terjadinya penyimpangan korupsi,” ujar Yosep Bachtiar, Minggu (17/10).

Menurut Yosep, Pintu masuk yang dijadikan alasan legislatif untuk meloloskan alokasi dana aspirasi melalui APBN/D, yakni alasan untuk memperjuangkan program daerah pemilihan (dapil) yang kemudian dikonkretkan oleh para politikus di legislatif ke dalam bentuk dana aspirasi merupakan sebuah interpretasi yang keliru.

Karena memperjuangkan program dapil, seharusnya dimaknai sebagai perjuangan bertingkat dalam pembahasan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), hingga pembahasan anggaran bersama antara eksekutif dengan legislatif.

Tugas penganggaran yang dimaksud, bukan mengambil jatah anggaran dapil dengan jumlah anggaran yang sama bagi setiap anggota legislatif, melainkan memperjuangkan angaran untuk kebutuhan pembangunan bagi masyarakat, secara rasional.

“Bukan justru meminta ‘jatah’ dengan nilai disamakan untuk setiap dapil dan setiap anggota. Ini lebih kepada pemerataan ‘jatah’ bagi para anggota legislatif. Mekanisme kontrol dan indikatornya semakin tidak jelas,” jelas Yosep.

Persekongkolan dalam mengakali anggaran ini menurut Yosep Bachtiar, harus segera dihentikan. Legislatif sebaiknya mengoptimalkan pada tugas pokok dan fungsi yang seharusnya.

Begitu juga dengan eksekutif, sebaiknya bisa menolak usulan dana aspirasi yang di kavling tersebut. Eksekutif juga menurut Yosep, jangan menjadikan dana aspirasi ini sebagai bargaining dalam memuluskan anggaran yang diusulkan ke legislatif.

“Sebaiknya hentikan persekongkolan dana aspirasi ini. Ini akan menjadi salah satu sumber kebocoran dalam anggaran,” tandas Yosep.

Halaman:

Editor: Bambang Ganefa

Tags

Terkini

Bupati Sebut PPP Berkontribusi Kawal Sumedang Simpati

Selasa, 19 Oktober 2021 | 17:39 WIB

Agus Widjoyo Tak Pantas Jadi Gubernur Lemhanas

Senin, 11 Oktober 2021 | 12:25 WIB

Prasetyawati Ingatkan Kadernya Melek Politik

Sabtu, 9 Oktober 2021 | 16:17 WIB

Saatnya Perempuan Ambil Peran di Ranah Politik

Sabtu, 9 Oktober 2021 | 16:12 WIB

Sonny Tulung Terjun Ke Politik, Gabung Partai Emas

Sabtu, 18 September 2021 | 14:54 WIB
X