• Selasa, 17 Mei 2022

Terkait Dana Aspiorasi, Pimpinan Dan Sejumlah Anggota DPRD Jabar

- Kamis, 21 Oktober 2021 | 15:42 WIB
Pemerhati anggaran dari Perkumpulan Inisiatif Bandung, Nandang Suherman
Pemerhati anggaran dari Perkumpulan Inisiatif Bandung, Nandang Suherman

BASIS13, Bandung -- Sejumlah Anggota dan Pimpinan DPRD Jabar bungkam saat dikonfirmasi terkait mekanisme penganggaran dan pelaksanaan serta besaran jumlah dana aspirasi masing-masing Anggota DPRD Jabar.

Dana aspirasi Anggota DPRD Jabar yang sudah banyak menyeret sejumlah oknum anggota legislatif sampai ke meja hijau, sepertinya memang sengaja ditutupi dan manjadi misteri dalam menambah pundi-pundi rupiah bagi para oknum di legislatif.

Polemik dana aspirasi Anggota DPRD yang banyak menuai sorotan karena menjadi dana bancakan bermainnya para oknum anggota legislatif, dinilai pemerhati anggaran dari Perkumpulan Inisiatif Bandung, Nandang Suherman, tidak memiliki payung hukum yang jelas.

Nandang Suherman, menyarankan agar dana aspirasi Anggota DPRD supaya dihilangkan, serta diganti dengan skema lain yang sesuai dengan peraturan.

“Dana aspirasi tidak ada payung hukumnya, sebaiknya dihilangkan. Anggota DPRD harus lebih focus di pengawasan implementasi anggaran, sebagai bentuk dijalankannya fungsi refresentasi warga,” ujar Nandang Suherman, Rabu (20/10/2021).

Lebih jauh lagi Nandang Suherman yang juga pengajar di Sekolah Politik Anggaran Perkumpulan Inisiatif Bandung, menjelaskan bahwa selain tidak ada payung hukum secara ekplisit tentang dana aspirasi Anggota DPRD, dalam proses penganggaran ada tahapan pembahasan KUA-PPAS.

Dalam proses tersebut, DPRD memberikan masukan atas KUA-PPAS yang telah disusun Kepala Daerah, yakni berupa pokok-pokok fikiran DPRD.

Namun dalam prakteknya menurut Nandang Suherman, sering terjadi pergeseran makna. Masukan tersebut menjadi arena menampung usulan Anggota DPRD hasil reses. Disinilah aksi adu tawar dan bargaining bisa terjadi.  

“DPRD memberikan masukan atas draft KUA-PPAS yang telah disusun Kepala Daerah, berupa pokok-pokok fikiran DPRD. Namun dalam prakteknya terjadi ‘pergeseran’ makna menjadi arena ‘menampung’ usulan Anggota DPRD hasil reses,” jelas Nandang.

Halaman:

Editor: Bambang Ganefa

Tags

Terkini

Bupati Sebut PPP Berkontribusi Kawal Sumedang Simpati

Selasa, 19 Oktober 2021 | 17:39 WIB

Agus Widjoyo Tak Pantas Jadi Gubernur Lemhanas

Senin, 11 Oktober 2021 | 12:25 WIB

Prasetyawati Ingatkan Kadernya Melek Politik

Sabtu, 9 Oktober 2021 | 16:17 WIB

Saatnya Perempuan Ambil Peran di Ranah Politik

Sabtu, 9 Oktober 2021 | 16:12 WIB

Sonny Tulung Terjun Ke Politik, Gabung Partai Emas

Sabtu, 18 September 2021 | 14:54 WIB
X